JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggelar sidang hari ini, Selasa (10/11/2026), setelah masa reses. Agenda utama yang menjadi sorotan publik adalah desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Desakan ini semakin kencang seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran. Sejumlah anggota DPR tampak mulai berdatangan ke gedung parlemen sejak pagi, menandakan intensitas politik yang meningkat.
Desakan Gibran Mundur Menguat
Gelombang aspirasi agar Gibran mundur muncul dari berbagai elemen masyarakat. Pemicunya adalah putusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri. Sementara itu, MA menyatakan tidak sah Surat Keterangan Pendidikan SMA Gibran. Padahal, syarat pendidikan merupakan salah satu ketentuan untuk maju dalam Pilpres 2024. Situasi ini memicu perdebatan hukum dan politik di ruang publik.
Sikap Partai Politik di Parlemen
Partai-partai yang memiliki kursi di DPR terus menjalin komunikasi intensif. Muncul dua opsi utama: Gibran mundur atau DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai langkah menuju pemakzulan. PKS secara tegas menilai bahwa Gibran mundur adalah jalan bijaksana. Jika tidak, hak menyatakan pendapat dianggap sebagai pilihan paling relevan. “PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR,” ujar Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.
Di sisi lain, PKB masih mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Ketua Kapoksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyebut persoalan ijazah ini sebagai ujian sejarah bangsa. Menurutnya, dalam negara hukum, kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional harus diutamakan di atas kalkulasi politik. PKB menegaskan tidak sedang berpindah haluan, melainkan memilih jalur konstitusional yang tepat.
Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat
Hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional tertinggi DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum berat atau ketidaklayakan pejabat negara. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta UU MD3. Prosesnya dimulai dengan pengajuan usulan tertulis oleh minimal 25 anggota DPR, disertai bukti dan dokumen pendukung.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat paripurna yang wajib dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota DPR. Keputusan sah jika disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir. Setelah DPR menetapkan pendapat, permohonan diajukan ke MK untuk diperiksa dan diputus dalam waktu maksimal 90 hari. Jika MK membenarkan, DPR menggelar paripurna lagi untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Peran MK dan MPR dalam Proses Akhir
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari sejak usulan diterima. Sidang tersebut harus dihadiri minimal 3/4 anggota MPR, dan keputusan akhir diambil melalui persetujuan minimal 2/3 anggota yang hadir. Jika MK menolak tuduhan DPR, proses pemakzulan gugur secara hukum. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemakzulan bukan perkara mudah dan melibatkan uji konstitusional yang ketat.
Bantahan Gibran dan Dinamika Politik
Gibran sendiri telah berulang kali membantah tidak memiliki ijazah SMA. Ia berargumen bahwa dirinya mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mustahil jika tidak lulus SMA. Gibran juga menyatakan kesiapannya membuka data ijazah pendidikannya. Namun, desakan agar Gibran mundur tetap bergulir kencang, terutama setelah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh mencuat. Komunikasi lintas fraksi pun semakin intensif menjelang sidang paripurna hari ini.
Sumber referensi: www.kompas.id