Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Senin, 9 November 2026. Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum, termasuk institusi Polri yang berada di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Yusril menjelaskan bahwa pada tahap awal penyidik menggunakan pasal-pasal mengenai penyadapan dan intersepsi elektronik. Namun, ia menilai penetapan unsur makar membutuhkan alat bukti yang lebih dulu dikumpulkan. Menurutnya, saat ini sudah dapat dipastikan bahwa perkara tersebut bukan semata persoalan intersepsi elektronis, melainkan mengarah kepada tindak pidana makar.
Mengapa Penyadapan Ilegal Ini Disebut Mengarah ke Makar
Menurut Yusril, ada perbedaan mendasar antara menyadap orang biasa dan menyadap Presiden. Ia menegaskan bahwa penyadapan terhadap Presiden tidak layak diperlakukan sebagai penyadapan biasa karena jabatan yang melekat pada diri Presiden. Dalam pandangannya, objek penyadapan dalam kasus ini bukan orang biasa, sehingga bobot persoalannya pun berbeda.
Presiden adalah primus inter pares. Jabatan itu melekat pada dirinya, sehingga penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai penyadapan biasa.
Posisi Presiden dalam Kerangka Hukum
Yusril menempatkan Presiden sebagai pihak yang kedudukannya berbeda dari warga negara pada umumnya. Karena itu, tindakan penyadapan yang menyasar Presiden menyentuh dimensi yang lebih luas daripada pelanggaran intersepsi individual. Dari sudut inilah ia menilai perkara tersebut bergeser ke arah dugaan makar.
Peran Aparat dan Sorotan pada Listyo Sigit Prabowo
Yusril menekankan bahwa aparat harus mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Pengusutan itu dinilainya penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur penyadapan yang ditujukan agar Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Institusi kepolisian yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo berada di garis depan dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik ini.
Dua Hal yang Perlu Dibuktikan
Dari penjelasan Yusril, setidaknya ada dua hal yang perlu dipastikan dalam pengusutan. Pertama, perbuatan penyadapan itu sendiri beserta alat buktinya. Kedua, ada atau tidaknya maksud yang mengarah pada upaya menghalangi Presiden menjalankan tugas dan kewenangannya.
Pembedaan antara pelanggaran intersepsi dan dugaan makar menjadi kunci dalam perkara ini. Penyadapan sebagai perbuatan pidana diatur melalui pasal-pasal tertentu, sementara makar membutuhkan pembuktian yang lebih dalam. Karena itu, proses penyidikan tidak cukup berhenti pada identifikasi teknis alat penyadapan.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Kasus ini menyangkut kepala negara, sehingga perhatian publik terhadap proses hukumnya relatif besar. Penuntasan yang transparan dinilai penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat. Aparat, termasuk jajaran di bawah Listyo Sigit Prabowo, diharapkan bekerja berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Yusril juga menegaskan bahwa penetapan status hukum tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Alat bukti harus lebih dulu tersedia sebelum penyidik menyimpulkan adanya unsur makar. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa pengusutan perkara menempuh jalur hukum yang terukur.
Penutup
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra menandai pergeseran cara pandang terhadap kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran penyadapan dan intersepsi, tetapi mengarah pada dugaan makar. Dengan pengusutan yang tuntas, publik berharap unsur-unsur perkara ini dapat terang, termasuk peran aparat kepolisian yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo.
Sumber referensi: news.detik.com