Sekolapedia – 09 November 2026 | Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kini memasuki babak baru yang semakin memanas dan mengancam stabilitas keamanan negara. Perkara yang pertama kali mencuat pada awal November 2026 ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai pelanggaran privasi, melainkan telah berkembang menjadi isu nasional yang menyentuh ranah keamanan negara dan potensi tindakan makar.
Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah nama besar sebagai tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan perkembangan terbaru, total terdapat empat tersangka yang kini tengah dalam pengawasan hukum. Para tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta tersangka terbaru mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi (SU).
Penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka menambah daftar panjang keterlibatan oknum di lingkungan kepolisian. Diketahui bahwa dalam proses gelar perkara, tersangka EH dan AS diduga selalu meminta izin kepada SU untuk melakukan penyadapan dan penghapusan hasil rekaman tersebut. Meskipun saat ini Irjen SU belum dapat dilakukan penahanan karena kondisi kesehatan pascastroke, penyidikan tetap terus berjalan secara intensif.
| Nama Tersangka | Jabatan/Inisial | Keterangan |
|---|---|---|
| Listyo Sigit Prabowo | LSP | Eks Kapolri / Eks KSP |
| Ahrie Sonta Nasution | ASN | Kadivkum Polri |
| Eko Hadi Santoso | EH | Widyaiswara Kepolisian Utama |
| Slamet Uliandi | SU | Eks Kadiv TIK |
Menanggapi eskalasi kasus ini, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya terpaku pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mendorong agar penyidik menggunakan pasal makar dan pasal terkait keamanan negara, mengingat sasaran penyadapan adalah Kepala Negara. Habiburokhman juga mencurigai adanya motif politik yang kuat di balik aksi ini, mengingat lebih dari 6.000 orang, termasuk pejabat dan tokoh politik nasional, diduga menjadi target penyadapan ilegal tersebut.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” tegas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menekankan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada oknum internal Mabes Polri, melainkan harus membongkar keterlibatan kelompok politik atau tokoh besar yang mungkin merencanakan aksi ini.
Di sisi lain, anggota Wantimpres Jusuf Hamka turut memberikan tanggapannya melalui media sosial. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan dukungan moral kepada Presiden Prabowo. Jusuf Hamka menyinggung soal keberanian Presiden dalam menghadapi berbagai kekuatan besar, mulai dari raja minyak hingga raja sawit dan nikel, yang menurutnya menjadi salah satu alasan mengapa tindakan ini mungkin terjadi.
Sementara itu, pihak kuasa hukum Irjen Ahrie Sonta menyatakan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dalam seluruh proses hukum. Menurut Krisna Murti, pendamping hukum Ahrie, proses pemeriksaan sejauh ini berlangsung transparan tanpa adanya intimidasi, dan kliennya siap membuka fakta-fakta yang diketahuinya untuk membantu pengungkapan kasus ini secara utuh.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat kerja khusus dengan Mabes Polri pada pertengahan pekan ini. Rapat tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai siapa pemegang komando tertinggi di balik penyadapan ini, motif sebenarnya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kedaulatan negara. Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi integritas institusi kepolisian dan stabilitas politik nasional Indonesia.