Ketakutan akan terjadinya huru-hara di ibu kota pada Selasa (10/11/2026) menjadi sorotan khusus Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Menjelang demo besok, ia meminta kepolisian dan pemerintah mengambil langkah antisipatif yang lebih tegas, termasuk menurunkan jajaran intelijen untuk mengawasi pihak-pihak yang diduga menyusun rencana perusakan dan mengganggu ketertiban.
Menurut Mardani, menjaga keamanan tidak boleh menunggu hingga kerusuhan benar-benar pecah. Aparat, ujarnya, perlu bergerak lebih cepat untuk membaca indikasi gangguan, mengenali siapa yang berada di balik rencana tersebut, dan menghentikan situasi sebelum berubah menjadi kekerasan di jalan.
“Lawan bagi siapa pun yang ingin merusak negeri. Dukung polisi dan pemerintah menjaga keamanan. Kawan-kawan intelijen wajib melakukan pencegahan dengan memantau aktor intelektual yang berniat merusak negeri,”
Pernyataan tersebut disampaikan Mardani kepada aktual.com pada Senin (9/11/2026). Ia menilai fungsi intelijen harus dimaksimalkan agar potensi gangguan keamanan dapat terbaca sejak awal, sehingga aparat mampu mencegah bentrokan maupun kerusakan fasilitas umum sebelum terjadi.
Penegakan Hukum Harus Tetap Profesional
Meski menekankan pentingnya antisipasi dini, Mardani mengingatkan bahwa pengamanan harus tetap berjalan profesional dan berpijak pada bukti. Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh berlarut menjadi tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang menyuarakan aspirasi dengan cara damai.
Sementara itu, kepada warga Jakarta, ia mengingatkan agar tidak mudah terbakar oleh provokasi, khususnya menjelang situasi yang dinilai semakin memanas. “Untuk masyarakat Jakarta, jaga agar jangan terprovokasi dan tetap tenang,” pesannya.
Tanggung Jawab Bersama Jelang Demo Besok
Imbauan tersebut menegaskan bahwa keamanan ibu kota merupakan urusan bersama. Di satu sisi, aparat dituntut mempertajam kewaspadaan dan melakukan deteksi dini. Di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau terjun ke dalam tindakan yang berpotensi memicu kekacauan.
Mardani menilai pencegahan sejak awal sangat menentukan, sebab bila dibiarkan, potensi gangguan keamanan dapat berkembang menjadi kerusuhan yang merugikan warga, merusak fasilitas publik, dan membuyarkan aktivitas di Jakarta. Ia juga menegaskan dukungannya kepada kepolisian dan pemerintah, sekaligus mengajak publik untuk tidak membuka ruang bagi pihak mana pun yang ingin memanfaatkan situasi.
Dugaan Skenario di Balik Gelombang Demo Besok
Di sisi lain, akademisi Ali Syarief mengungkapkan dugaan adanya skenario kerusuhan yang, menurut analisisnya, berkaitan dengan upaya menggagalkan agenda politik DPR untuk membahas pemakzulan Gibran.
Ali menduga, selama Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menduduki posisi Kapolri dan tidak ditahan dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Jakarta berpotensi kembali menghadapi gelombang demonstrasi besar seperti yang terjadi pada Agustus 2025.
“Jika LSP tidak ditahan, sebagai KAPOLRI, 5 November 2026 akan menjadi titik awal terjadinya demo-demo liar seperti pada Agustus 2025,”
Penulisannya ia sampaikan melalui akun X pribadinya. Ali kemudian membedah dugaan pola adu domba dengan menghadirkan massa tandingan. Ia menuding kelompok tersebut berpotensi menyamar sebagai pendukung Roy Suryo dan Dokter Tifa agar bisa berhadapan langsung dengan ribuan massa pendukung dari Solo.
Kekhawatiran Bentrokan Meluas ke Seluruh Jakarta
Menurut Ali, apabila bentrokan antarkelompok benar terjadi, situasinya dapat meluas dan menciptakan kondisi keamanan yang sulit dikendalikan di ibu kota. Ia menduga kekacauan semacam itu justru dimanfaatkan untuk menekan DPR agar menunda agenda politik terkait pemakzulan Gibran.
“Bentrokan sengaja diciptakan untuk meletus dan meluas ke seluruh penjuru Jakarta, guna memaksa DPR menunda sidang pernyataan sikap politik atas pemakzulan Gibran sekaligus dijadikan alat tawar (bargaining chip) kepada Prabowo,”
Dengan berbagai dugaan yang beredar menjelang demo besok, suara dari Mardani dan Ali Syarief menegaskan satu hal yang sama: kewaspadaan dini dari aparat serta ketenangan masyarakat menjadi kunci agar potensi gangguan tidak berubah menjadi kerusuhan nyata di Jakarta.
Sumber referensi: aktual.com