Sekolapedia – 09 November 2026 | Pegasus di Indonesia Sekadar Mitos atau Ancaman Nyata? Pertanyaan ini terus berputar di ruang publik setiap kali berita penyadapan muncul. Sejak dugaan penyadapan akun Presiden Prabowo Subianto, nama Pegasus menjadi sorotan utama. Penyadapan ini memunculkan kekhawatiran tentang kemampuan teknologi ini untuk mengintai pesan, panggilan, dan data pribadi tanpa izin.
Pegasus, perangkat lunak spionase yang dikembangkan oleh perusahaan Israel bernama NSO Group, dirancang untuk menembus sistem operasi Android dan iOS. Ia dapat mengakses konten rahasia, termasuk pesan teks, email, rekaman panggilan, dan bahkan kamera serta mikrofon ponsel. Keunggulan utama Pegasus terletak pada kemampuan “zero‑day” exploit, yakni celah keamanan yang belum diketahui publik atau pembuat sistem.
Di luar Indonesia, Pegasus telah digunakan oleh beberapa negara untuk memantau aktivis, jurnalis, dan politisi. Kasus paling terkenal adalah penyadapan jurnalis di Israel pada 2016, yang memicu protes internasional. Di Asia, laporan menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan tersebut menggunakan Pegasus sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Namun, fakta bahwa perangkat ini dapat dioperasikan dari jarak jauh menimbulkan pertanyaan serius mengenai kontrol dan penyalahgunaannya.
Di Indonesia, situasi menjadi lebih kompleks. Pada akhir 2023, laporan media menuduh bahwa akun media sosial Prabowo Subianto telah disusupi. Meskipun belum ada bukti teknis yang terbuka, pernyataan ini menambah ketegangan antara publik dan lembaga keamanan. Selain itu, beberapa pengamat keamanan menegaskan bahwa Pegasus telah berhasil diidentifikasi di sejumlah perangkat militer dan pejabat pemerintah di negara lain, menandakan potensi risiko yang tidak bisa diabaikan.
Mitos yang sering beredar menyebutkan bahwa Pegasus hanya berfungsi di perangkat Android premium atau iPhone tertentu. Sementara kenyataannya, perangkat yang menggunakan sistem operasi terbaru dan belum terupdate dapat menjadi target. Beberapa ahli keamanan menekankan bahwa tidak ada “perangkat aman” yang sepenuhnya terhindar, karena kelemahan sistem dapat muncul kapan saja.
Di sisi lain, bukti teknis yang dapat diakses publik masih terbatas. Penelitian yang dipublikasikan oleh lembaga non-profit keamanan siber menunjukkan bahwa deteksi Pegasus memerlukan alat khusus dan keterampilan tinggi. Hal ini membuat banyak kasus penyadapan tetap menjadi “hantu digital” yang sulit terbukti. Namun, keberadaan bukti di beberapa negara menunjukkan bahwa ancaman ini lebih dari sekadar legenda.
Regulasi Indonesia mengenai penyadapan masih dalam tahap pengembangan. Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara eksplisit mengatur penggunaan spyware, sehingga pemerintah masih bergantung pada kebijakan internal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada tahun 2024, BSSN mengumumkan kerangka kerja untuk memantau dan menanggapi ancaman siber, termasuk penyadapan. Namun, prosedur hukum untuk menuntut pelaku belum sepenuhnya jelas.
Para ahli keamanan menekankan pentingnya edukasi publik. Mereka menyarankan agar pengguna smartphone rutin memperbarui sistem operasi, menginstal aplikasi hanya dari sumber tepercaya, dan menggunakan aplikasi keamanan tambahan. Selain itu, lembaga pemerintah diharapkan meningkatkan transparansi dalam kebijakan penyadapan, agar hak privasi warga tetap terjaga.
Secara keseluruhan, pertanyaan “Pegasus di Indonesia Sekadar Mitos atau Ancaman Nyata” tidak dapat dijawab dengan satu kata. Meskipun bukti langsung masih terbatas, potensi risiko yang ditawarkan oleh teknologi ini menuntut kewaspadaan. Kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem keamanan serta menegakkan hukum menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.