Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan sekaligus pembenahan internal melalui kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini ditempuh untuk memastikan program makan bergizi gratis dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan akuntabel.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa penugasan dua personel KPK mulai berlaku efektif pada pekan kedua November 2026. Kehadiran kedua personel tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem kelembagaan yang lebih baik, sekaligus memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program.
Tindak Lanjut Rekomendasi KPK
Menurut Arumsari, seluruh rekomendasi yang diberikan KPK akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan. Pembenahan sistem internal dilakukan agar pelaksanaan program sesuai ketentuan dan tidak mengulang permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya.
“Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti sambil terus membenahi dan menyusun tata kelola internal agar ke depan tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan, hal terpenting adalah bagaimana program makan bergizi gratis dapat terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh penerima manfaat.
Personel KPK Berstatus Penugasan
Kedua personel KPK tersebut akan menjadi bagian dari pegawai BGN melalui mekanisme penugasan. Skema ini memungkinkan mereka terlibat langsung dalam proses pengawasan tanpa mengubah status kepegawaian di lembaga asal.
BGN juga terus membangun sinergi antarkementerian dan lembaga. Pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai membutuhkan dukungan serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar target sasaran dapat tercapai secara merata.
Komitmen Keberlanjutan Program
Melalui penguatan tata kelola internal dan kolaborasi lintas lembaga, BGN berkomitmen memastikan program berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Sebagai informasi, BGN sebelumnya juga menutup permanen lebih dari 2.000 dapur program makan bergizi gratis yang dinilai tidak laik higiene. Langkah itu menjadi bagian dari upaya penataan menyeluruh terhadap fasilitas pendukung program.
Selain itu, sejumlah daerah terus mendorong agar program ini menjangkau wilayah terpencil dan pedalaman. Wakil Bupati Bulungan, misalnya, berharap layanan makan bergizi gratis dapat sampai ke daerah yang selama ini sulit diakses.
Penguatan Pengawasan Sebagai Fondasi
Perbaikan tata kelola menjadi fondasi penting agar program strategis nasional ini tidak sekadar berjalan, tetapi juga kredibel di mata publik. Kolaborasi dengan KPK dinilai menjadi sinyal kuat bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas.
Dengan sistem pengawasan yang lebih rapi, pelaksanaan program di lapangan diharapkan lebih tertib, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga penyajian kepada penerima manfaat. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang menyertainya. BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik melalui perbaikan yang berkelanjutan.
Sumber referensi: kaltara.antaranews.com