Hasil pemilu perdana menteri Israel selalu menjadi perhatian dunia, meski secara teknis negara itu tidak memilih perdana menteri secara langsung. Warga Israel memilih partai untuk mengisi kursi parlemen, dan dari sana proses pembentukan pemerintahan dimulai.
Karena itu, ketika publik membahas hasil pemilu perdana menteri Israel, yang sebenarnya dibahas adalah komposisi kekuatan partai di Knesset serta peluang terbentuknya koalisi mayoritas.
Knesset berjumlah 120 kursi. Agar bisa memerintah dengan stabil, sebuah koalisi idealnya menguasai sedikitnya 61 kursi, sehingga negosiasi antarfaksi menjadi tahap yang paling menentukan.
Bagaimana Perdana Menteri Israel Ditentukan
Setelah hasil pemilu resmi diumumkan, Presiden Israel menugaskan salah satu anggota Knesset, umumnya ketua partai dengan dukungan terbesar, untuk membentuk pemerintahan.
Kandidat tersebut kemudian mencari mitra koalisi, menyusun kesepakatan, hingga membagi kursi menteri. Bila mandat yang diberikan tidak menghasilkan mayoritas, presiden dapat menunjuk tokoh lain, dan jika tetap gagal, pemilu ulang menjadi jalan keluar.
Skema inilah yang menjelaskan mengapa hasil pemilu tidak selalu langsung menjawab siapa perdana menteri berikutnya.
Pernyataan Pertama Netanyahu Usai Hasil Pemilu
Sorotan utama pasca-pemilu datang dari Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataan pertamanya setelah hasil pemilu, ia menegaskan menolak berkoalisi dengan partai Arab.
Sikap itu mempersempit ruang manuver politiknya, karena ia harus mengandalkan partai-partai lain agar mencapai ambang mayoritas.
Mengapa Penolakan Itu Signifikan
Dalam beberapa tahun terakhir, partai Arab bahkan pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Karena itu, penolakan terbuka terhadap partai Arab langsung mengubah peta negosiasi.
Pernyataan semacam ini juga menyiratkan bahwa garis kebijakan yang akan diambil cenderung keras, terutama pada isu keamanan dan hubungan dengan warga Arab Israel.
Negosiasi koalisi di Israel kerap berlangsung alot, karena setiap partai membawa tuntutan politik, agama, dan keamanan masing-masing.
Partai Arab dan Isu Rasisme dalam Kontestasi
Partai-partai Arab mewakili kepentingan warga Palestina di Israel, yang jumlahnya sekitar seperlima penduduk. Isu rasisme dan diskriminasi menjadi tema yang mencuat dalam kontestasi kali ini.
Kritik soal perlakuan tidak setara, retorika anti-Arab, serta upaya pembatasan peran politik warga Arab menjadi bahan perdebatan publik yang sulit dihindari.
- Keterwakilan politik warga Arab di Knesset.
- Retorika kampanye yang dianggap diskriminatif.
- Dampak isu keamanan terhadap partisipasi pemilih Arab.
Tekanan Politik dari Kubu Ben Gvir
Di sisi lain, partai Itamar Ben Gvir dilaporkan mengalami penurunan perolehan suara. Menanggapi hal itu, ia menyerukan penangkapan seorang tokoh partai Arab.
Seruan tersebut menambah ketegangan politik di tengah proses konsolidasi suara, sekaligus menunjukkan betapa kerasnya pertarungan wacana setelah hasil pemilu diumumkan.
Apa yang Terjadi Selanjutnya
- Pengumuman hasil resmi dan pembagian kursi Knesset.
- Konsultasi presiden dengan seluruh fraksi.
- Penunjukan kandidat pembentuk pemerintahan.
- Negosiasi koalisi dan penyusunan program kerja.
- Pemungutan suara kepercayaan di parlemen.
Setiap tahap bisa memakan waktu berminggu-minggu, dan kegagalan di salah satunya membuka peluang pemilu ulang.
Kesimpulan
Hasil pemilu perdana menteri Israel bukan sekadar soal siapa yang meraih suara terbanyak, melainkan soal siapa yang mampu merangkai mayoritas di Knesset. Penolakan Netanyahu terhadap partai Arab, menguatnya isu rasisme, dan tekanan dari kubu Ben Gvir menunjukkan bahwa peta politik Israel masih terbelah. Bagi publik internasional, tahapan yang perlu dicermati adalah proses pembentukan koalisi, karena di situlah arah kebijakan Israel beberapa tahun ke depan ditentukan.