Sekolapedia – 23 Oktober 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan langkah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dengan meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Peresmian ini dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Langkah besar ini menandai pergeseran fokus kebijakan dari sekadar inklusi menjadi kesejahteraan yang lebih mendalam bagi setiap unit ekonomi terkecil di Indonesia, yakni keluarga.
Pembentukan DNKK, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, bertujuan untuk menggantikan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah berdiri sejak 2006. Berbeda dengan pendahulunya, DNKK memiliki orientasi yang jauh lebih luas dan menyentuh aspek fundamental kehidupan masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dewan ini akan berfokus pada tiga pilar utama:
- Financial Wellness: Kesejahteraan keuangan secara menyeluruh.
- Financial Resilience: Ketahanan dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
- Financial Security: Rasa aman dalam mengelola dan melindungi aset keuangan.
Presiden Prabowo sendiri bertindak langsung sebagai Ketua Dewan, dengan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian. Struktur kepemimpinan ini juga melibatkan tokoh-tokoh kunci seperti Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Wakil Ketua, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wakil Ketua Harian. Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal stabilitas ekonomi dari level mikro.
Dalam pidatonya yang penuh semangat, Presiden Prabowo sempat memberikan apresiasi unik kepada para pemimpin lembaga keuangan perempuan. Beliau menyapa Ketua OJK dan Gubernur BI dengan menyebut bahwa pengelola keuangan Indonesia saat ini didominasi oleh sosok perempuan tangguh yang memiliki ketelitian tinggi. “Yang mengatur keuangan Indonesia ini emak-emak semuanya ini. Biasanya emak-emak lebih hati-hati begitu,” ujar Presiden di tengah suasana rapat yang formal namun hangat.
Keberadaan DNKK ini menjadi sangat relevan mengingat capaian literasi dan inklusi keuangan Indonesia yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Indonesia telah berhasil melampaui rata-rata negara anggota OECD. Berikut adalah ringkasan capaian indeks tersebut:
| Indikator | Capaian (%) | Status Terhadap Target/OECD |
|---|---|---|
| Indeks Literasi Keuangan | 69,57% | Melampaui Rata-rata OECD & Target RPJMN |
| Indeks Inklusi Keuangan | 93,61% | Melampaui Target RPJMN 93% |
Meskipun angka inklusi meningkat, tantangan baru muncul seiring dengan integrasi sistem perpajakan melalui Coretax. Para pelaku usaha kini dituntut untuk lebih tertib dalam menyusun pembukuan dan memastikan kesesuaian data transaksi dengan laporan pajak guna menciptakan transparansi yang menyeluruh. Pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis menjadi kunci utama agar pengelolaan dana usaha dapat ditelusuri dengan jelas di era digital ini.
Di sisi lain, bagi masyarakat umum, pengelolaan keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi dapat dipelajari melalui prinsip-prinsip sederhana yang sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan kebutuhan pokok, menunda belanja non-esensial, mencari sumber pendapatan tambahan, serta disiplin dalam menabung dan menyiapkan dana darurat adalah langkah-langkah krusial untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah melalui DNKK dan kesadaran masyarakat dalam mengatur prioritas, diharapkan ketahanan ekonomi nasional dapat terbangun dengan kokoh dari akar rumput.