Skandal Korupsi Beruntun: Dari Kerugian Rp10 Triliun Program MBG hingga Kasus BUMD Bandung

Sekolapedia – 30 September 2026 | Gelombang kasus korupsi kembali mengguncang berbagai instansi di Indonesia, mulai dari level nasional hingga daerah. Rentetan pengungkapan kasus ini mencakup penyalahgunaan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya fantastis, hingga dugaan penyelewengan dana di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan proyek infrastruktur jalan di tingkat provinsi.

Salah satu kasus paling menyita perhatian publik adalah skandal tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa praktik korupsi dalam program ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat masif, yakni mencapai Rp10 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam perkembangan terbaru, tim Jampidsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara enam tersangka kepada tim penuntut umum Kejari Jakarta Pusat. Para tersangka tersebut mencakup pejabat tinggi BGN, di antaranya Dadan Hindayana selaku Kepala BGN periode Agustus 2024 hingga Juni 2026, serta beberapa wakil kepala lainnya seperti Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Selain pejabat internal, pihak swasta juga turut terseret dalam pusaran hukum ini.

Kasus MBG ini menjadi semakin kompleks dengan keterlibatan oknum militer. Kejagung telah menetapkan Kolonel Cpl Budi Utomo, seorang perwira TNI aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi di BGN, sebagai tersangka. Budi diduga terlibat dalam pengadaan sepeda motor listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak serta terdapat indikasi penggelembungan harga. Karena statusnya sebagai prajurit aktif, penanganan perkara ini dilakukan melalui mekanisme koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), dan saat ini tersangka telah ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta.

Sementara itu di Jawa Barat, kasus korupsi juga menyeret nama Bupati Bandung dalam persidangan terkait BUMD PT BDS. Jaksa mendakwa bahwa perkara tersebut telah merugikan negara senilai Rp128 miliar. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Bupati Bandung menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian operasional perusahaan secara teknis. Ia menjelaskan bahwa pihaknya baru menyadari adanya lonjakan piutang yang mengejutkan dari Rp25 miliar menjadi sekitar Rp103 miliar pada evaluasi semester kedua tahun 2024, setelah sebelumnya sempat menjalani cuti untuk mengikuti Pilkada.

Tidak hanya di Jawa Barat, penyidikan kasus dugaan korupsi juga menyasar sektor infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian (TPHP) Provinsi Bengkulu. Penggeledahan ini berkaitan dengan proyek Jalan Sentra Produksi (JSP) di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang memiliki nilai proyek lebih dari Rp1 miliar pada tahun anggaran 2024.

Berikut adalah ringkasan kerugian dan keterlibatan dalam kasus-kasus yang sedang berjalan:

Rangkaian kasus ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengawasan dana publik di berbagai lini. Penegak hukum kini tengah bekerja intensif untuk melengkapi berkas perkara agar para tersangka dapat segera disidangkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.