Kontras Kebijakan Washington: Beda dengan Palestina, AS Izinkan Iran Hadiri Sidang Umum PBB

Sekolapedia – 19 September 2026 | Dunia internasional tengah menyoroti kebijakan visa Amerika Serikat yang dinilai penuh kontradiksi menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Fenomena menarik perhatian muncul ketika Beda dengan Palestina, AS izinkan Iran hadiri sidang umum PBB, di mana Washington memberikan akses bagi delegasi inti Teheran meski kedua negara tengah berada dalam ketegangan geopolitik yang hebat.

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah memberikan lampu hijau bagi sejumlah pejabat tinggi Iran untuk menghadiri pekan tingkat tinggi Majelis Umum PBB. Keputusan ini mencakup izin bagi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, untuk hadir secara fisik di New York. Meskipun AS masih memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat dan menganggap Iran sebagai pendukung utama terorisme, kewajiban sebagai negara tuan rumah markas besar PBB memaksa Washington untuk memberikan akses diplomatik tersebut.

Namun, pemberian izin bagi Iran ini sangat kontras dengan perlakuan yang diberikan kepada delegasi Palestina. Beda dengan Palestina, AS izinkan Iran hadiri sidang umum PBB, yang mana dalam kasus Palestina, Washington justru memperpanjang pembatasan visa bagi pejabat Otoritas Palestina (PA) dan anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Hal ini menyebabkan Presiden Mahmoud Abbas tidak dapat hadir secara langsung di markas PBB untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Alasan di balik penolakan visa Palestina adalah tuduhan dari Departemen Luar Negeri AS bahwa pihak PA dan PLO gagal melakukan reformasi yang dijanjikan. Washington juga menuding Palestina mencoba menginternasionalkan konflik melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), serta menuduh adanya aktivitas yang dianggap mengagungkan terorisme dalam sistem pendidikan mereka. Sebagai respons atas ketegangan ini, Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi resolusi yang memungkinkan Mahmoud Abbas menyampaikan pidatonya melalui rekaman video.

Berikut adalah perbandingan kebijakan visa Amerika Serikat terhadap kedua delegasi tersebut:

Meskipun diizinkan, delegasi Iran tetap menghadapi aturan ketat. Jumlah personel yang dibawa Teheran dipangkas dibandingkan tahun sebelumnya, dan mereka dilarang melakukan perjalanan atau membeli barang-barang mewah di wilayah Amerika Serikat karena sanksi ekonomi yang masih berlaku. Mereka diwajibkan untuk segera kembali ke negara asal setelah agenda sidang berakhir.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras tindakan Washington. Mereka menilai bahwa Beda dengan Palestina, AS izinkan Iran hadiri sidang umum PBB merupakan bentuk ketidakadilan yang merusak kepercayaan diplomatik. Palestina menegaskan bahwa langkah hukum melalui lembaga internasional adalah upaya damai yang sah untuk melindungi hak rakyat mereka dari agresi Israel, bukan bentuk pengagungan terorisme sebagaimana yang dituduhkan AS.

Keputusan Majelis Umum PBB yang mendukung resolusi video untuk Abbas mendapatkan dukungan masif sebanyak 152 suara, sementara AS, Israel, dan Paraguay memilih untuk menolak. Situasi ini mempertegas polarisasi di dalam badan dunia tersebut. Fakta bahwa Beda dengan Palestina, AS izinkan Iran hadiri sidang umum PBB menunjukkan kompleksitas diplomasi Amerika Serikat dalam menyeimbangkan kewajiban internasional dengan agenda politik domestik dan luar negerinya.

Secara keseluruhan, kebijakan visa ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang tajam di panggung global. Di satu sisi, AS harus mengakomodasi rival geopolitiknya seperti Iran demi menjaga marwah PBB sebagai organisasi multilateral, namun di sisi lain, AS menggunakan otoritas visanya sebagai alat penekan politik terhadap otoritas Palestina. Ketimpangan perlakuan ini tidak hanya mempersulit upaya solusi dua negara, tetapi juga memicu perdebatan mengenai netralitas negara tuan rumah dalam forum internasional.