Skandal Kuota Haji Memanas: Terungkap Aliran Dana USD 400 Ribu dan Surat Pengalihan Kuota

Sekolapedia – 03 September 2026 | Persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat semakin mengungkap tabir gelap yang melibatkan sejumlah tokoh penting. Terungkap di sidang, Menag teken surat pengalihan tambahan kuota haji atas permintaan Fuad Hasan, sebuah fakta yang menjadi titik terang dalam pusaran skandal yang merugikan negara hingga Rp 622 miliar ini.

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, mantan Menteri Agama Ad Interim, Muhadjir Effendy, membeberkan kronologi awal mula pengalihan 10.000 kuota haji tambahan. Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut berasal dari Forum SATHU, sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Secara spesifik, terungkap di sidang, Menag teken surat pengalihan tambahan kuota haji atas permintaan Fuad Hasan Masyhur, selaku Ketua Umum Forum SATHU, yang menyampaikan usulan tersebut secara lisan saat Muhadjir menjabat sebagai menteri ad interim pada tahun 2022.

Muhadjir menjelaskan bahwa kendala teknis seperti waktu persiapan yang sangat singkat serta keterbatasan layanan di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) membuat Kementerian Agama tidak mampu mengelola tambahan kuota tersebut untuk jemaah haji reguler. Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengusulkan pengalihan kuota menjadi haji khusus melalui skema visa mujamalah. Sebelum menindaklanjuti usulan tersebut, Muhadjir mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, yang memberikan ruang bagi pengajuan tersebut selama memungkinkan secara regulasi.

Tidak hanya persoalan pengalihan kuota, persidangan juga dikejutkan dengan kesaksian mengenai dugaan aliran dana ilegal. Terungkap di sidang, Menag teken surat pengalihan tambahan kuota haji atas permintaan Fuad Hasan, namun di sisi lain, muncul fakta mengenai uang senilai USD 400 ribu yang diduga dialirkan untuk kepentingan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Mantan staf PBNU, Syaiful Bahri alias Bajak Laut, serta mantan Staf Khusus Menag, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, memberikan keterangan mengenai penyerahan uang tersebut.

Menurut kesaksian, uang sebesar USD 400 ribu tersebut diserahkan melalui seseorang bernama Erik guna memenuhi permintaan Zaenal Abidin, yang disebut-sebut sebagai teman dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hal ini memicu reaksi cepat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap keterangan yang muncul guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Kasus ini melibatkan empat terdakwa utama, yakni Ismail Adham (Direktur Operasional PT Maktour), Asrul Aziz Taba (Ketua Umum Kesthuri), Yaqut Cholil Qoumas (mantan Menteri Agama), dan Ishfah Abidal Aziz (eks Stafsus Menag). Total kerugian negara yang dihitung oleh jaksa mencapai angka fantastis, yakni Rp 622 miliar, yang sebagian besar berasal dari selisih penerimaan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2024.

Meskipun persidangan terus bergulir, publik kini menanti bagaimana fakta bahwa terungkap di sidang, Menag teken surat pengalihan tambahan kuota haji atas permintaan Fuad Hasan akan berdampak pada pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Sementara itu, di tengah carut-marutnya isu korupsi, sektor perbankan seperti Bank Mega Syariah justru mencatatkan pertumbuhan tabungan haji sebesar 5,1 persen, menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk beribadah tetap tinggi meskipun di tengah polemik tata kelola penyelenggaraan haji.

Secara keseluruhan, rangkaian persidangan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam pengelolaan kuota haji di Indonesia, mulai dari usulan pengalihan kuota oleh pihak swasta hingga adanya dugaan aliran dana yang melibatkan pejabat negara dan anggota legislatif. Penuntasan kasus ini menjadi krusial untuk mengembalikan integritas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.