Sekolapedia – 02 September 2026 | Dunia kepolisian kembali diguncang oleh isu integritas setelah mencuat kasus dugaan pemerasan terhadap warga. Kasus Minta uang ke warga yang hendak mengambil barang bukti, polisi di Surabaya kena demosi menjadi sorotan tajam setelah seorang warga mengunggah bukti transaksi ilegal di media sosial. Peristiwa ini bermula ketika seorang kurir asal Sidoarjo, Kristiani (25), mengaku diminta sejumlah uang oleh oknum petugas saat hendak mengurus surat pengeluaran kendaraan yang menjadi barang bukti kecelakaan lalu lintas.
Kronologi kejadian ini bermula dari kecelakaan yang dialami korban di kawasan Arjuno pada Juli lalu. Karena harus menjalani perawatan medis, korban baru bisa mengurus kendaraan miliknya beberapa waktu kemudian. Namun, alih-alih mendapatkan pelayanan sesuai prosedur, Kristiani justru dihadapkan pada praktik pungutan liar. Melalui unggahan di platform Threads, korban membeberkan bahwa ia diminta membayar Rp1 juta sebagai syarat mendapatkan surat pengeluaran barang bukti, padahal secara regulasi proses tersebut seharusnya gratis.
Menanggapi kegaduhan yang terjadi di media sosial, pihak Polrestabes Surabaya segera mengambil langkah tegas. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, menegaskan bahwa pengambilan kendaraan yang berstatus barang bukti tidak dikenakan biaya sepeser pun. Ia memastikan bahwa segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi adalah pelanggaran berat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, langsung menginstruksikan jajaran Propam untuk memeriksa oknum yang terlibat.
Tindakan disiplin segera diambil untuk memberikan efek jera. Kasus Minta uang ke warga yang hendak mengambil barang bukti, polisi di Surabaya kena demosi ini menunjukkan komitmen pimpinan dalam membersihkan institusi dari praktik koruptif. Kombes Luthfie secara tegas memerintahkan mutasi terhadap oknum yang bersangkutan serta memberikan sanksi disiplin dan kode etik. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelayanan publik di lingkungan Polrestabes Surabaya kembali bersih dan transparan.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kombes Luthfie juga menemui langsung korban untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Menariknya, Kapolrestabes bahkan menawarkan kompensasi berupa penggantian uang sebesar 10 kali lipat dari jumlah yang telah dibayarkan oleh korban. Namun, Kristiani menyatakan bahwa ia hanya meminta pengembalian sesuai dengan nominal awal yang ia transfer, yakni Rp1 juta. Meskipun demikian, janji Kapolrestabes untuk mengusut tuntas kasus ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan keadilan.
Kejadian Minta uang ke warga yang hendak mengambil barang bukti, polisi di Surabaya kena demosi ini menjadi pengingat keras bagi seluruh anggota kepolisian. Praktik pungli yang merugikan masyarakat kecil tidak akan ditoleransi. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Masyarakat pun diimbau untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik serupa di lapangan.
Secara garis besar, berikut adalah poin-poin utama terkait penanganan kasus ini:
- Status Pengambilan Barang Bukti: Resmi dinyatakan gratis tanpa biaya administrasi tambahan.
- Tindakan Oknum: Mengalami sanksi disiplin, kode etik, hingga mutasi jabatan.
- Komitmen Pimpinan: Kapolrestabes menawarkan ganti rugi 10 kali lipat sebagai bentuk tanggung jawab.
- Langkah Preventif: Penguatan fungsi pengawasan oleh Kasi Propam untuk mencegah pungli berulang.
Dengan adanya penindakan tegas pada kasus Minta uang ke warga yang hendak mengambil barang bukti, polisi di Surabaya kena demosi, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, khususnya di wilayah Surabaya, dapat kembali pulih. Transparansi dan integritas menjadi kunci utama dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Post Comment