Sekolapedia – 25 Agustus 2026 | Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, belakangan ini tengah menjadi pusat perhatian setelah memberikan berbagai pernyataan tegas terkait isu-isu krusial yang menyentuh aspek hukum dan keamanan masyarakat. Mulai dari desakan pengusutan kasus korupsi besar hingga menyoroti aspek kelalaian pemilik hewan peliharaan yang membahayakan nyawa, politisi ini menunjukkan peran aktifnya dalam mengawal keadilan di Indonesia.
Salah satu isu panas yang tengah disorotinya adalah dugaan kasus korupsi melalui praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT TPL Tbk. Kasus yang diduga telah berlangsung selama 17 tahun ini diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga angka fantastis, yakni mencapai Rp2 triliun. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak hanya berhenti pada pemeriksaan individu, melainkan harus mengejar aliran dana secara mendalam.
Menurutnya, kejahatan ekonomi yang terstruktur seperti manipulasi harga dan under invoicing ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat terorganisir. Ia menekankan pentingnya menemukan aktor intelektual di balik skandal tersebut agar tidak ada lagi kebocoran negara di masa depan. Berikut adalah poin-poin utama terkait tuntutan Komisi III terhadap pengusutan kasus korupsi ini:
- Penelusuran Aliran Dana: Kejagung diminta menelusuri setiap transaksi untuk mengungkap siapa saja yang menikmati hasil kejahatan.
- Pengungkapan Aktor Utama: Pengusutan tidak boleh hanya menyasar pegawai tingkat bawah, tetapi harus menjangkau otak di balik operasional praktik tersebut.
- Sanksi Maksimal: Penegak hukum diharapkan menjatuhkan pidana dan denda yang berkali-kali lipat dari nilai kerugian negara.
Selain isu korupsi, Ahmad Sahroni juga memberikan perhatian serius terhadap insiden tragis yang menimpa seorang bocah perempuan berusia sembilan tahun di Bandung. Korban mengalami luka berat akibat serangan anjing jenis pitbull di Kompleks Grand Cendana Residen, Kabupaten Bandung. Insiden yang sempat viral di media sosial ini memicu reaksi keras dari sang Wakil Ketua Komisi III.
Sahroni menegaskan bahwa pemilik anjing tersebut dapat dijerat dengan hukum jika terbukti ada unsur kelalaian. Ia merujuk pada Pasal 474 KUHP Baru yang mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka atau luka berat. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tingkatan sanksi bagi pemilik hewan yang lalai:
| Jenis Kelalaian | Sanksi Pidana Penjara | Sanksi Denda |
|---|---|---|
| Menyebabkan luka/halangan profesi | Maksimal 1 tahun | Kategori II |
| Menyebabkan luka berat | Maksimal 3 tahun | Kategori III |
| Menyebabkan kematian | Maksimal 5 tahun | Kategori V |
Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga hewan mereka, terutama jenis yang memiliki risiko tinggi. Ia menyarankan agar hewan peliharaan tetap berada di dalam kandang atau rumah untuk menghindari bahaya bagi lingkungan sekitar.
Di sisi lain, dinamika sosial di masyarakat juga terus berkembang, seperti terlihat dalam kemeriahan kegiatan jalan santai memperingati HUT ke-81 RI di Cangkring, Cirebon. Meskipun berbeda ranah dengan isu hukum yang dibahas Ahmad Sahroni, semangat kebersamaan warga dalam merayakan kemerdekaan menjadi potret positif kehidupan berbangsa di tengah berbagai tantangan hukum yang sedang dihadapi negara.
Secara keseluruhan, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Ahmad Sahroni mencerminkan komitmennya dalam mendorong transparansi hukum dan perlindungan hak warga negara. Baik dalam kasus kerugian negara yang masif maupun dalam kasus kelalaian individu yang berdampak fatal, penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi kunci utama untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas.
Post Comment